TUGAS SOFTSKILL PKN IV

1. Jelaskan perekonomian secara umum !
    Jawab : Secara umum, bisa dibilang bahwa perekonomian adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan
                sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup
                manusia. Karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi
                kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan
                pilihan kegiatan produksi, konsumsi dan atau distribusi.

2. Jelaskan perekonomian Indonesia !
    Jawab : Ekonomi indonesia saat ini optimis pertumbuhan ekonomi yang meningkat.dengan pertumbuhan dan pendapatan nasional yang semakin meningkat kita dapat melihat perkembangan dan kemajuan kita pada negara lain. dengan pendapatan nasional per tahun indonesia mampu memberikan kemajuan.ekonomi makro yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi saat ini.salah satu pertumbuhan ekonomi itu dapat dilihat dengan permintaan domestik masih akan menjadi penopang utama kinerja perekonomian. Selain itu, ekspor dan impor, serta investasi.

Di lihat dari sedikit perekonomian makro dibidang perbankan ini dapat kita rasakan pertumbuhan ekonomi itu meningkat.Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi sepanjang triwulan I-2011 masih akan tumbuh tinggi, yakni di kisaran 6,4 persen. Sehingga, sepanjang tahun ini, perekonomian Indonesia diproyeksikan tumbuh di kisaran 6-6,5 persen.
Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution mengungkapkan hal itu dalam rapat kerja dengan Komisi XI (membidangi keuangan dan perbankan) DPR, Senin (14/2). “Prospek perekonomian ke depan akan terus membaik dan diperkirakan akan lebih tinggi,” kata Darmin.

Dia mengatakan, permintaan domestik masih akan menjadi penopang utama kinerja perekonomian. Selain itu, ekspor dan impor, serta investasi, juga akan tumbuh pesat. Ia menambahkan, Indonesia sudah melalui tantangan yang di 2010. Dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik di tahun lalu, yakni 6,1 persen, akan mempermudah mencapai target pertumbuhan di 2011. Meski demikian, inflasi tinggi masih akan menjadi tantangan serius di tahun ini.

Kondisi Perekonomian Indonesia Dilihat dari PDB

Pendapat Domestik Bruto (PDB) Indonesia saat ini menempati urutan ke-18 dari 20 negara yang mempunyai PDB terbesar di dunia. Hanya ada 5 negara Asia yang masuk ke dalam daftar yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Kelima negara Asia tersebut adalah Jepang (urutan ke-2), Cina (urutan ke-3), India (urutan ke-11), Korea Selatan (urutan ke-15).

Indonesia yang kini mempunyai PDB US$700 miliar, boleh saja bangga. Apalagi, dengan pendapatan perkapita yang mencapai US$3000 per tahun menempatkan Indonesia di urutan ke-15 negara-negara dengan pendapatan perkapita yang besar.

3. Jelaskan pertahanan pada aspek ekonomi !

    Jawab : Bagi ketahanan nasional, aspek ekonomi juga merupakan hal yang sangat penting karena dengan ekonomi yang stabil akan perpengaruh positif terhadap ketahanan nasional suatu Negara. Perekonomian merupakan salah satu aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat, meliputi produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa. Usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara individu maupun kelompok serta cara-cara yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Oleh karena itulah aspek ekonomi sangat berpengaruh karena terlibat langsung dengan masyarakat. Sebagai contoh adalah ketahanan nasional dalam bidang pangan. Dengan ekonomi yang baik tentu saja suatu Negara tidak akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan warga negaranya. Kelaparan tidak akan terjadi dan kemiskinan perlahan dapat berkurang. Selain itu suatu Negara akan sangat mudah menerapkan suatu teknologi baru terhadap sistem pertanian mereka jika Negara tersebut sehat perekonomiannya.

4. Menurut saudara, apakah kenaikan BBM dari pemerintah sudah sesuai dengan kondisi rakyat Indonesia , beri penjelasan

    setuju atau tidak setuju !

    Jawab : Tidak setuju, karena menurut saya kenaikan harga BBM saat ini belum sesuai dengan kondisi rakyat Indonesia

                  yang sebagian besar masyarakatnya masih mengalami tingkat kemiskinan yang cukup besar, jadi seharusnya

                  harga BBM bisa di naikkkan jika keadaan ekonomi rata - rata dari masyarakat Indonesianya sendiri sudah

                  mencukupi atau angka kemiskinan ekonomi dari sebagian mereka sudah dapat sangat di minimalisir.

Tugas softskill PKN ke-3

1. Jelaskan pengertian wawasan nusantara !
    Jawab : Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk
                 geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Jelaskan perbatasan Indonesia dengan negara tetangga !
    Jawab : 

Perbatasan laut dengan negara tetangga :

Perbatasan Indonesia-Singapura

Penambangan pasir laut di perairan sekitar Kepulauan Riau yakni wilayah yang berbatasan langsung dengan Sinagpura, telah berlangsung sejak tahun 1970. Kegiatan tersebut telah mengeruk jutaan ton pasir setiap hari dan mengakibatkan kerusakan ekosistem pesisir pantai yang cukup parah. Selain itu mata pencaharian nelayan yang semula menyandarkan hidupnya di laut, terganggu oleh akibat penambangan pasir laut. Kerusakan ekosistem yang diakibatkan oleh penambangan pasir laut telah menghilangkan sejumlah mata pencaharian para nelayan.
Penambangan pasir laut juga mengancam keberadaan sejumlah pulau kecil karena dapat menenggelamkannya, misalnya kasus Pulau Nipah. Tenggelamnya pulau-pulau kecil tersebut menimbulkan kerugian besar bagi Indonesia, karena dengan perubahan pada kondisi geografis pantai akan berdampak pada penentuan batas maritim dengan Singapura di kemudian hari.

Perbatasan Indonesia-Malaysia

Penentuan batas maritim Indonesia-Malaysia di beberapa bagian wilayah perairan Selat Malaka masih belum disepakati ke dua negara. Ketidakjelasan batas maritim tersebut sering menimbulkan friksi di lapangan antara petugas lapangan dan nelayan Indonesia dengan pihak Malaysia.
Demikian pula dengan perbatasan darat di Kalimantan, beberapa titik batas belum tuntas disepakati oleh kedua belah pihak. Permasalahan lain antar kedua negara adalah masalah pelintas batas, penebangan kayu ilegal, dan penyelundupan. Forum General Border Committee (GBC) dan Joint Indonesia Malaysia Boundary Committee (JIMBC), merupakan badan formal bilateral dalam menyelesaikan masalah perbatasan kedua negara yang dapat dioptimalkan.

Perbatasan Indonesia-Filipina

Belum adanya kesepakatan tentang batas maritim antara Indonesia dengan Filipina di perairan utara dan selatan Pulau Miangas, menjadi salah satu isu yang harus dicermati. Forum RI-Filipina yakni Joint Border Committee (JBC) dan Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) yang memiliki agenda sidang secara berkala, dapat dioptimalkan menjembatani permasalahan perbatasan kedua negara secara bilateral.

Perbatasan Indonesia-Australia

Perjanjian perbatasan RI-Australia yang meliputi perjanjian batas landas kontinen dan batas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) mengacu pada Perjanjian RI-Australia yang ditandatangani pada tanggal 14 Maret 1997. Penentuan batas yang baru RI-Australia, di sekitar wilayah Celah Timor perlu dibicarakan secara trilateral bersama Timor Leste.

Perbatasan Indonesia-Papua Nugini

Indonesia dan PNG telah menyepakati batas-batas wilayah darat dan maritim. Meskipun demikian, ada beberapa kendala kultur yang dapat menyebabkan timbulnya salah pengertian. Persamaan budaya dan ikatan kekeluargaan antar penduduk yang terdapat di kedua sisi perbatasan, menyebabkan klaim terhadap hak-hak tradisional dapat berkembang menjadi masalah kompleks di kemudian hari.

Perbatasan Indonesia-Vietnam

Wilayah perbatasan antara Pulau Sekatung di Kepulauan Natuna dan Pulau Condore di Vietnam yang berjarak tidak lebih dari 245 mil, memiliki kontur landas kontinen tanpa batas benua, masih menimbulkan perbedaan pemahaman di antara ke dua negara. Pada saat ini kedua belah pihak sedang melanjutkan perundingan guna menentukan batas landas kontinen di kawasan tersebut.

Perbatasan Indonesia-India

Perbatasan kedua negara terletak antara pulau Rondo di Aceh dan pulau Nicobar di India. Batas maritim dengan landas kontinen yang terletak pada titik-titik koordinat tertentu di kawasan perairan Samudera Hindia dan Laut Andaman, sudah disepakati oleh kedua negara. Namun permasalahan di antara kedua negara masih timbul karena sering terjadi pelanggaran wilayah oleh kedua belah pihak, terutama yang dilakukan para nelayan.

Perbatasan Indonesia-Thailand

Ditinjau dari segi geografis, kemungkinan timbulnya masalah perbatasan antara RI dengan Thailand tidak begitu kompleks, karena jarak antara ujung pulau Sumatera dengan Thailand cukup jauh, RI-Thailand sudah memiliki perjanjian Landas Kontinen yang terletak di dua titik koordinat tertentu di kawasan perairan Selat Malaka bagian utara dan Laut Andaman. Penangkapan ikan oleh nelayan Thailand yang mencapai wilayah perairan Indonesia, merupakan masalah keamanan di laut. Di samping itu, penangkapan ikan oleh nelayan asing merupakan masalah sosio-ekonomi karena keberadaan masyarakat pantai Indonesia.

Perbatasan Indonesia-Republik Palau

Sejauh ini kedua negara belum sepakat mengenal batas perairan ZEE Palau dengan ZEE Indonesia yang terletak di utara Papua. Akibat hal ini, sering timbul perbedaan pendapat tentang pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh para nelayan kedua pihak.

Perbatasan Indonesia-Timor Leste

Saat ini sejumlah masyarakat Timor Leste yang berada diperbatasan masih menggunakan mata uang rupiah, bahasa Indonesia, serta berinteraksi secara sosial dan budaya dengan masyarakat Indonesia. Persamaan budaya dan ikatan kekeluargaan antarwarga desa yang terdapat di kedua sisi perbatasan, dapat menyebabkan klaim terhadap hak-hak tradisional, dapat berkembang menjadi masalah yang lebih kompleks. Disamping itu, keberadaan pengungsi Timor Leste yang masih berada di wilayah Indonesia dalam jumlah yang cukup besar potensial menjadi permasalahan perbatasan di kemudian hari.

Perbatasan darat Indonesia dengan negara tetangga:

Indonesia-Malaysia

Pelanggaran perbatasan nagara Indonesia dengan negara tetangganya sering banyak dilanggar oleh Malaysia. Ini terbukti dengan adanya pelanggaran perbatasan wilayah negara yang masih terus dilakukan oleh negara tetangga. Malaysia lah yang paling sering melakukan pelanggaran batas wilayah RI. Pelanggaran wilayah darat, diantaranya berupa pemindahan titik-titik batas wilayah di Kalimantan Barat. Pemindahan patok batas terjadi di Sektro Tengah, Utara Gunung Mumbau, Taman Nasional Betung Kerihun, Kecamatan Putu Sibau, serta Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu, pelanggaran wilayah perbatasan darat juga dilakukan oleh para pelintas batas yang tidak memiliki dokumen yang sah. Permasalahan lain antar kedua negara ini adalah masalah pelintas batas, penebangan kayu ilegal, dan penyelundupan. Penetapan garis batas darat kedua negara di Selat Malaka dan laut Cina Selatan ditandatangai tanggal 27 oktober 1969 yang diratifikasi melalui Keppres No.89 tahun 1969 tanggal 5 November 1969/ LN No.54 dengan nama perjanjian Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia Relating to the Delimitation of the Continental Shelves between the Two Countries. (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia Tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen antara Kedua Negara).

Indonesia-Papua Nugini

Indonesia dan Papua Nugini telah menyepakati batas-batas wilayah darat dan maritim. Meskipun demikian, ada beberapa kendala kultur yang dapat menyebabkan timbulnya salah pengertian. Persamaan budaya dan ikatan kekeluargaan antar penduduk yang terdapat di kedua sisi perbatasan, menyebabkan klaim terhadap hak-hak tradisional dapat berkembang menjadi masalah kompleks di kemudian hari.

Indonesia-Timor Leste

Saat ini sejumlah masyarakat Timor Leste yang berada diperbatasan masih menggunakan mata uang rupiah,  bahasa Indonesia,  serta berinteraksi secara  sosial dan budaya dengan masyarakat Indonesia.  Persamaan  budaya dan ikatan   kekeluargaan antarwarga desa yang terdapat di kedua sisi perbatasan,  dapat menyebabkan klaim terhadap hak-hak tradisional,  dapat berkembang menjadi masalah yang lebih kompleks.  Disamping itu,  keberadaan pengungsi Timor Leste yang masih berada di wilayah Indonesia dalam jumlah yang cukup besar potensial menjadi permasalahan  perbatasan di kemudian hari.

Berdirinya negara Timor Leste sebagai negara merdeka, menyebabkan terbentuknya perbatasan baru antara Indonesia dengan negara tersebut. Perundingan penentuan batas darat dan laut antara RI dan Timor Leste telah dilakukan dan masih berlangsung sampai sekarang.

3. Indonesia sebagai negara kepulauan, jelaskan arti kepulauan bagi negara Indonesia !

   Jawab :

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah lautan yang cukup luas. Wilayah daratannya terdiri dari beribu-ribu pulau. Indonesia merupakan negara kepulauan terluas di dunia, dengan ribuan pulau yang tersebar di khatulistiwa terletak pada posisi silang yang sangat strategis, yang berada di Benua Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Pasifik.

4. Sebutkan provinsi yang ke - 34 dari negara Indonesia serta jelaskan asal usulnya !

    Jawab :

Provinsi Kalimantan Utara Sebagai Provinsi ke 34 Indonesia

Kalimantan Utara adalah bagian utara dari pulau Kalimantan (Borneo) yang meliputi Sabah, Sarawak, Brunei dan Kalimantan Timur bagian Utara (= Karasikan). Dalam sejarahnya negeri-negeri di bagian utara pulau Kalimantan ini adalah wilayah pengaruh Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu. Raja pertama dari Kesultanan Bulungan yang berada di Kalimantan Timur bagian utara berasal dari Brunei. Namun pada masa Hindu wilayah utara Kalimantan Timur hingga sebagian Sabah merupakan bekas wilayah Berau. 

5. Jelaskan mengapa suatu pulau bisa di klaim atau hilang dari wilayah negara tersebut !

     Jawab :

Kurang optimalnya pengelolaan pulau-pulau terluar dapat menimbulkan 
berbagai celah terjadinya persoalan sosial, pelanggaran hukum, misalnya, 
penyelundupan barang/manusia, terorisme dan lain-lain. Pengelolaan yang kurang 
optimal juga dapat mengarah pada "hilangnya sebuah pulau", terutama pulau-pulau 
terluar yang berada jauh dari jangkauan dan pengamatan. Pada dasarnya terdapat 
empat kriteria sebuah pulau dapat hilang.

a.      Hilang secara fisik disebabkan proses geologis, seperti abrasi dan 
   rekayasa manusia yang dapat menenggelamkannya. Salah satu pulau
   yang perlu mendapatkan perhatian karena proses alam ini adalah
   Pulau Nipah di Selat Singapura. Walaupun abrasi merupakan sesuatu
   yang bersifat alami tetapi kegiatan manusia dapat mempercepat
   proses tersebut. Dalam konteks Pulau Nipah, kegiatan penambangan
   pasir laut yang berlebihan di perairan Riau merupakan penyebab
   utama hampir tenggelamnya pulau tersebut.

b.      Hilang secara kepemilikan. Sebuah pulau dapat hilang karena perubah
   an status kepemilikan. Perubahan status kepemilikan ini dapat
   terjadi karena pemaksaan dengan kekuatan militer, maupun sebagai
   akibat proses hukum. Contoh dari kasus pertama adalah kepemilikan
   Falklands Island oleh Inggris, sedangkan contoh kasus kedua adalah
   kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan oleh Malaysia.

c.      Hilang secara pengawasan. Dengan jumlah  yang  mencapai tujuh belas
   ribu pulau lebih, sebuah pulau dapat saja luput dari kontrol atau
   pengawasan pemerintah. Terlebih, apabila "posisi" pulau tersebut
   lebih dekat ke negara lain  dibanding ke Indonesia. Tanpa pengawas-
   an, pulau-pulau terluar dapat saja dimanfaatkan oleh masyarakat 
   atau bahkan pemerintah negara yang berbatasan untuk berbagai ke
   giatan, misalnya, pariwisata, proyek perikanan, perkebunan bahkan
   pembangunan secara fisik. Pulau Batek, Pulau Fani, Pulau Fanildo
   dan Pulau Dana merupakan contoh pulau yang memiliki kerawanan keda
   tangan aparat Timor Leste ke pulau tersebut yang memang sangat
   dekat jaraknya (sekitar 5,75 Nm) dari distrik satelit Timor Leste,
   Oecussi.

d.      Hilang secara sosiologis. Hal ini biasanya diawali oleh praktik eko
   nomi masyarakat di pulau tersebut, yang diikuti dengan interaksi so
   sial (perkawinan) dari generasi ke generasi, sehingga terjadilah
   perubahan struktur ekonomi maupun struktur populasi penduduk di
   pulau tersebut. Pulau Marore dan Pulau Miangas di kepulauan Sangir
   Talaud merupakan contoh, manakala pendatang dari Pilipina secara
   perlahan mulai merubah struktur sosial dan ekonomi masyarakat
   setempat. Saat ini penduduk di kedua pulau itu secara kebangsaan
   memang menjadi warga negara Indonesia, namun secara sosial ekonomi
   mereka "tidak berbeda" dengan warga Filipina. Dan, bilamana pada
   suatu saat disuruh memilih,  mereka bukan tidak mungkin lebih memi-
   lih bergabung dengan Filipina ketimbang tetap menjadi bagian NKRI.
   Hal ini tidak saja disebabkan oleh rasio penduduk asli yang lebih
   kecil dibanding dengan pendatang, namun juga dipicu oleh faktor
   kedekatan psikologis (ikatan keluarga turun-temurun) dan ekonomis
   (kegiatan ekonomi sehari-hari lebih didominasi dengan barang dan
   mata uang Filipina). Kasus seperti ini tidak hanya terjadi di
   pulau-pulau terluar, namun juga terjadi di perbatasan darat, seper
   ti di Kalimantan.Dari hasil kajian sementara TNI AL, ditemukan 92 

   pulau-pulau kecil yang sekaligus menjadi titik terluar batas wilayah negara

   RI. Dari ke-92 pulau tersebut, 12 pulau di antaranya memiliki kerawanan atau 

   dianggap memungkinkan untuk menjadi sumber konflik perbatsan dengan negara

   tetangga, bila tidak diantisipasi sejak dini, sehingga perlu diberi perhatian

   secara khusus.

Tugas teknik kompilasi

program jum_bil; 

uses wincrt;
var
i, jum,bil: integer;
begin
jum:=0; {inisialisasi}
for i:=1 to 5 do
begin
write(‘Masukkan Bilangan = ‘);readln(bil);
jum:=jum+bil;
end;
writeln(‘Jumlah Bilangan = ‘,jum);
end.

Output program :

Masukkan Bilangan = 12 

Masukkan Bilangan = 12
Masukkan Bilangan = 12
Masukkan Bilangan = 12
Masukkan Bilangan = 12
Jumlah Bilangan = 60

Sumber : http://famagulz.blogspot.com/2013/02/beberapa-contoh-program-pascal-sederhana.html#ixzz2RGqVhxO9

Penjelasan dari program di atas :

keyword =    program jum_bil; 

                            var

                            begin

identifier =        program jum_bil; 

operator =        +

                           =

literal =            1 to 5

punctuation = ; , ada 8

token =             write(‘Masukkan Bilangan = ‘);readln(bil);

                          writeln(‘Jumlah Bilangan = ‘,jum);

TUGAS KEDUA PKN (SOFTSKILL)

1. Jelaskan sejarah HAM di Indonesia !
    Jawab :         SEJARAH NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Deklarasi HAM yang dicetuskan di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948, tidak berlebihan jika dikatakan sebagai puncak peradaban umat manusia setelah dunia mengalami malapetaka akibat kekejaman dan keaiban yang dilakukan negara-negara Fasis dan Nazi Jerman dalam Perang Dunia II. 

Deklarasi HAM sedunia itu mengandung makna ganda, baik ke luar (antar negara-negara) maupun ke dalam (antar negara-bangsa), berlaku bagi semua bangsa dan pemerintahan di negara-negaranya masing-masing. Makna ke luar adalah berupa komitmen untuk saling menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan antar negara-bangsa, agar terhindar dan tidak terjerumus lagi dalam malapetaka peperangan yang dapat menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan makna ke dalam, mengandung pengertian bahwa Deklarasi HAM seduania itu harus senantiasa menjadi kriteria objektif oleh rakyat dari masing-masing negara dalam menilai setiap kebijakan yang dikelauarkan oleh pemerintahnya.

Bagi negara-negara anggota PBB, Deklarasi itu sifatnya mengikat. Dengan demikian setiap pelanggaran atau penyimpangan dari Deklarasi HAM sedunia si suatu negara anggota PBB bukan semata-mata menjadi masalah intern rakyat dari negara yang bersangkutan, melainkan juga merupakan masalah bagi rakyat dan pemerintahan negara-negara anggota PBB lainnya. Mereka absah mempersoalkan dan mengadukan pemerintah pelanggar HAM di suatu negara ke Komisi Tinggi HAM PBB atau melalui lembaga-lembaga  HAM internasional lainnya unuk mengutuk bahkan menjatuhkan sanksi internasional terhadap pemerintah yang bersangkutan.

Adapun hakikat universalitas HAM yang sesungguhnya, bahwa ke-30 pasal yang termaktub dalam Deklarasi HAM sedunia itu adalah standar nilai kemanusiaan yang berlaku bagi siapapun, dari kelas sosial dan latar belakang primordial apa pun serta bertempat tinggal di mana pun di muka bumi ini. Semua manusia adalah sama. Semua kandungan nilai-nilainya berlaku untuk semua.

Di Indonesia HAM sebenarnya telah lama ada. Sebagai contoh, HAM di Sulawesi Selatan telah dikenal sejak lama, kemudian ditulis dalam buku-buku adat (Lontarak). Antara lain dinyatakan dalam buku Lontarak (Tomatindo di Lagana) bahwa apabila raja berselisih faham dengan Dewan Adat, maka Raja harus mengalah. Tetapi apabila para Dewam Adat sendiri berselisih, maka rakyatlah yang memustuskan. Jadi asas-asas HAM yang telah disorot sekarang, semuanya sudah diterpkan oleh Raja-Raja dahulu, namun hal ini kurang diperhatikan karena sebagian ahli hukum Indonesia sendiri agaknya lebih suka mempelajari teori hukum Barat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa HAM sudah lama lahir di Indonesia, namun dalam perkembangannya tidak menonjol karena kurang dipublikasikan.

2. Jelaskan BAB serta pasal - pasal HAM di dalam UUD 1945 !

    Jawab : 15.    Bab Hak Asasi Manusia

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memuat Bab tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan bab baru dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sekaligus sebagai perluasan materi HAM yang telah ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum diubah, yaitu Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 34. 
Uraian perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercakup dalam materi pokok Bab tentang Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sebagai berikut:

BAB XA
HAK ASASI MANUSIA


Pasal 28A
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. 


Pasal 28B

(1)     Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 

(2)     Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.


Pasal 28C

(1)     Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kese-jahteraan umat manusia. 

(2)     Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk mem-bangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. 


Pasal 28D

(1)     Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 

(2)     Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 

(3)     Setiap  warga  negara  berhak  memperoleh   kesem-patan  yang  sama  dalam pemerintahan. 

(4)     Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. 


Pasal 28E

(1)     Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

(2)     Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini keper-cayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. 

(3)     Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.


Pasal 28F
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.


Pasal 28G

(1)     Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 

(2)     Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. 


Pasal 28H

(1)     Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 

(2)     Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 

(3)     Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. 

(4)     Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. 


Pasal 28I

(1)     Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemer-dekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. 

(2)     Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan  perlindungan  terhadap  perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 

(3)     Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. 

(4)     Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. 

(5)     Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. 


Pasal 28J

(1)     Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

(2)     Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 


3. Apakah HAM sudah di terapkan sesuai dengan hukum di Indonesia? Jelaskan dengan contoh kasusnya !

    Jawab : HAM belum sepenuhnya diterapkan di indonesia karena masih banyaknya kasus kasus di indonesia seperti contoh Tragedi Munir yang menuju Amsterdam untuk melanjutkan studi program master (S2) di Universitas Utrecth Belanda. Munir naik pesawat Garuda Indonesia GA-974 menuju Singapura untuk kemudian transit di Singapura dan terbang kembali ke Amsterdam. Namun dua jam sebelum mendarat di bandara Schipol Amsterdam Munir telah meninggal dunia dalam pesawat dan di indikasi karena Keracunan.

TUGAS PERTAMA PKN (SOFTSKILL)

I. Pengertian dan pemahaman tentang bangsa dan negara

1. Jelaskan pengertian bangsa dan negara !

    Jawab : - Pengertian bangsa : Bangsa adalah suatu komunitas etnik yang ciri - cirinya adalah : memiliki
                                                 nama, wilayah tertentu, mitos leluhur bersama, kenangan bersama, satu atau
                                                 beberapa budaya yang sama dan solidaritas tertentu.
                - Pengertian negara :  Negara adalah organisasi yang di dalamnya ada rakyat, wilayah yang
                                                 permanen, dan pemerintahan yang berdaulat (baik ke dalam maupun
                                                 keluar). Dalam arti luas, negara merupakan kesatuan sosial (masyarakat)
                                                 yang di atur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama.

2. Jelaskan teori terbentuknya negara !

    Jawab : 1. Teori Kedaulatan Tuhan
                    a. Agustinus
                    b. Thomas Aquinas
                    c. Marsilius
                    d. F. J. Stahl

                    - Berkembang pada abad V-XV.
                    - Di latarbelakangi oleh perkembangan agama Kristen dan maraknya Panthisme, yaitu (paham
                       yang menyatakan bahwa Tuhan bukan seorang pribadi, melainkan bahwa semua hukum,
                       kekuatan. manifestasi yang ada di dunia ini adalah Tuhan (menyetarakan alam dengan Tuhan).
                    - Teori ini beranggapan bahwa raja atau penguasa memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan.
                    - Kehendak Tuhan menjelma ke dalam diri raja atau penguasa (Paus). Oleh sebab itu, mereka
                      di anggap sebagai utusan Tuhan, atau titisan dewa.
                    - Segala peraturan yang di jalankan oleh penguasa bersumber dari Tuhan. Oleh karena itu,
                       rakyat harus patuh dan tunduk kepada perintah penguasa.

                 2. Teori Kedaulatan Raja
                     a. N. Machiavelli
                     b. Jean Bodin
                     c. Thomas Hobbes
                     d. Hegel

                     - Berkembang sekitar abad XV.
                     - Di latarbelakangi oleh perkembangan kekuasaan yang sudah bergeser dari Gereja (Paus) ke
                        raja.
                     - Kedaulatan negara terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan.
                     - Raja yang merupakan bayangan dari Tuhan (Jean Bodin).
                     - Agar negara kuat, raja harus berkuasa mutlak dan tidak terbatas (N. Machiavelli).
                     - Raja berada di atas undang - undang. Rakyat harus rela menyerahkan hak - hak asasi dan
                        kekuasaannya secara mutlak kepada raja (Thomas Hobbes).

                  3. Teori Kedaulatan Negara
                      a. George Jellinek
                      b. Paul Laband

                      - Berkembang antara abad XV - XIX.
                      - Diilhami oleh gerakan Renaissance dan ajaran Niccolo Machiavelli tentang Negara sebagai
                         pusat kekuasaan.
                      - Kekuasaan pemerintah bersumber dari kedaulatan negara (staats souve-reiniteit).
                      - Negara di anggap sebagai sumber kedaulatan yang memiliki kekuasaan tidak terbatas.
                      - Karena negara itu abstrak, kekuasaannya di serahkan kepada raja atas nama negara.
                      - Negaralah yang menciptakan hukum. Oleh sebab itu negara tidak wajib tunduk kepada
                         hukum.

                  4. Teori Kedaulatan Hukum (Nomokrasi)
                      a. Krabbe
                      b. Immanuel Kant
                      c. Kranenburg

                      - Berkembang setelah revolusi Perancis
                      - Di ilhami oleh semboyan Revolusi Perancis : Liberte, Egalite, dan Fraternite
                      - Bahwa kekuasaan hukum (rechtssouvereitniteit) merupakan kekuasaan tertinggi di dalam
                         negara.
                      - Kekuasaan negara bersumber pada hukum, sedangkan hukum bersumber dari rasa keadilan
                        dan kesadaran hukum.
                      - Pemerintah (negara) hanya berperan sebagai penjaga malam yang melindungi hak asasi
                        manusia dan tidak boleh mencampuri urusan sosial-ekonomi masyarakat (negara hukum
                        murni, Immanuel Kant).
                      - Negara seharusnya menjadi negara hukum. Artinya, setiap tindakan negara harus di
                        dasarkan atas hukum (H. Krabbe).
                      - Selain penjaga malam, negara berfungsi dan berkewajiban mewujudkan kesejahteraan
                         rakyat (welfare state-Kratenburg).

                 5. Teori Kedaulatan Rakyat
                     a. Solon
                     b. John Locke
                     c. J.J. Rosseau

                     - Berkembang mulai abad XVII-XIX hingga sekarang.
                     - Banyak di pengaruhi oleh teori kedaulatan hukum yang menempatkan rakyat tidak hanya
                        sebagai objek tetapi juga subjek dalam negara (demokrasi).
                     - Rakyat merupakan kesatuan yang di bentuk oleh individu-individu melalui perjanjian
                        masyarakat (social contract).
                     - Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan sebagian haknya kepada
                        penguasa untuk kepentingan bersama.
                     - Penguasa di pilih dan di tentukan atas dasar kehendak rakyat (volonte generale) melalui
                        perwakilan yang duduk di dalam pemerintahan.
                     - Pemerintah yang berkuasa harus mengembalikannya hak-hak sipil kepada warganya (civil
                        rights).

3. Jelaskan unsur negara !

    Jawab : Unsur negara, yaitu :

                 a. Rakyat
                     Rakyat merupakan unsur terpenting negara, karena rakyatlah yang pertama kali berkehendak
                     membentuk negara. Secara polititsi, rakyat adalah semua orang yang berada dan berdiam
                     dalam suatu negara itu.

                 b. Wilayah
                     Wilayah merupakan unsur mutlak suatu negara sebagai tempat berhuninya rakyat (warga
                     negara) dan tempat berlangsungnya pemerintah yang berdaulat.

                 c. Pemerintah yang berdaulat
                     Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang berlaku terhadap seluruh
                     wilayah dan segenap rakyat negara itu. Dalam pemerintahan suatu negara, kedaulatan yang di
                     miliki pemerintahan harus mencakup kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar.

                 d. Pengakuan dari negara lain
                     Pengakuan dari negara lain (deklaratif) meskipun bukan merupakan unsur pembentuk
                     (konstitusif), namun dalam tata hubungan internasional sangat di perlukan. Sebab dalam tata
                     hubungan internasional, status sebagai negara merdeka merupakan prasyarat yang harus di
                     penuhi.

4. Jelaskan bentuk negara !

   Jawab : a.   Negara Kesatuan (Unitaris)
                           Negara Kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh
                           daerahnya ada di tangan pemerintah pusat.

                     b.   Negara Serikat (Federasi)
                           Negara Serikat adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing
                           masing tidak berdaulat.

II. Pengertian dan pemahaman tentang demokrasi

1. Jelaskan pengertian demokrasi !

    Jawab : Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan

                   kedaulatan rakyat sebagaimana hal tersebut dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

2. Jelaskan konsep demokrasi !

    Jawab : -  Pendahuluan Sejak Indonesia merdeka, melalui UUD 1945 NKRI menganut sistem demokrasi,

                 Yaitu demokrasi perwakilan (representative democracy) Indonesia pernah menerapkan sistem

                 demokrasi yang Demokrasi liberal (parlementer murni) {1950 – 1959}, Demokrasi terpimpin

                 {1959 – 1966}, Demokrasi Pancasila (Orba) {1966 – 1998}, Demokrasi Reformasi {1998 –

                  Sekarang).

              -  Unsur-Unsur Demokrasi Perwakilan Keterangan Unsur Gagasan seorang manusia (Filosuf)

                  yang bernama JJ. Rousseau (Abad XIX) Sumbernya Sebagai pengganti Ajaran Kedaulatan

                  Tuhan (Teokrasi) yang diselewengkan di Eropa pada Abad XIX Sejarahnya Mencapai

                  kebaikan kehidupan bersama di dalam wadah suatu negara, khususnya dalam tata hubungan

                  antara manusia sebagai warganegara dengan negaranya. Tujuannya Keputusan tertinggi

                  yang pasti benar & baik adalah yang ditentukan oleh mayoritas manusia/warganegara yang

                  dipilih melalui pemilihan umum, sedangkan keputusan yang dibuat oleh minoritas

                  manusia/warganegara pasti salah & tidak baik.

                  Mekanismenya Partai Politik, berdasarkan Sistem Dua Partai atau Sistem Banyak Partai.

                  Sarananya Model Demokrasi yang dilaksanakan sangat tergantung pada 2 (dua) aspek, yaitu

                  : (1). System pembagian kekuasaan diantara lembaga-lembaga negara, dan (2). Sifat

                  hubungan antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Pembedanya Vox populi

                  vox dei = Suara rakyat (mayoritas) adalah suara Tuhan, dan Suara yang minoritas

                  adalah suara setan, mottonya

                - Demokrasi Indonesia model demokrasi yang paling tepat untuk diterapkan pada suatu

                   Negara adalah yang sejalan dengan ideologi negara yang bersangkutan Ideologi Negara

                   Indonesia adalah Pancasila maka upaya mencari model demokrasi yang tepat tentunya harus

                   diawali dengan upaya yang sungguh-sungguh untuk memahami Pancasila yang merupakan

                   ideologi negara Namun, sampai saat ini Pancasila sebagai Ideologi Negara dan sumber dari

                   segala sumber dalam kehidupan

                   kenegaraan belum memiliki kerangka pemahaman yang baku dan ajeg tentang demokrasi,

                   atau singkatnya belum memiliki “Teori Demokrasi Pancasila” . 

3. Bentuk demokrasi dalam pengertian sistem pemerintahan negara !

    Jawab : Dipandang dari bagaimana keterkaitan antar badan atau organisasi negara dalam berhubungan,

                Demokrasi dapat dibedakan dalam 3 bentuk, yaitu sebagai berikut:

                

                1.   Demokrasi dengan sistem Parlementer

                      Menurut sistem ini ada hubungan yang erat antara badan eksekutif (pemerintah) dan

                      Badan legislative (badan perwakilan rakyat).Tugas atau kekkuasan eksekutif diserahkan

                      kepada suatu badan yang disebut kabinet atau dewan menteri. Menteri-menteri, baik secara

                      perorangan maupun secara bersama-sama sebagai kabinet (dewan menteri),

                      mempertanggungjawabkan segala kebijaksanaan pemerintahannya kepada parlemen (badan

                      perwakilan rakyat). Apabila pertanggungjawaban menteri atau dewan menteri diterima oleh

                      parlemen maka kebijaksanaan tersebut dapat terus dilaksanakan dan dewan menteri tetap

                      melaksanakan tugasnya sebagai menteri. Akan tetapi, apabila pertanggungjawaban menteri

                      atau dewan menteri ditolak parlemen maka 

                      parlemen dapat mengeluarkan suatu keputusan yang menyatakan tidak percaya (mosi tidak

                      percaya) kepada menteri yang bersangkutan atau para menteri (kabinet). Jika itu terjadi,

                      maka menteri atau para menteri tersebut harus mengundurkan diri. Hal ini akan

                      menyebabkan timbulnya krisis kabinet.

                      Sistem Parlemen ini memiliki kelebiahan dan kelemahan,kelebihannya, rakyat dapat

                      menjalankan fungsi pengewasan dan peranannya dalam penyelenggaraan pemerintahan

                      negara, sedangkan kelemahannya, kedudukan badan eksekutif tidak stabil, selalu terancam

                      adanya penghentian ditengah jalan karena adanya mosi tidak percaya dari badan perwakilan

                      rakyat sehingga terjadi krisis kabinet. Akibatnya, pemerintah tidak dapat menyelesaikan

                      program-program yang telah direncanakan.

    2.  Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan

         Dalam sistem ini, hubungan antara badan eksekutif dan badan legislative dapat dikatakan tidak

         ada. Pemisahan yang tegas antara kekuasaan eksekutif (pemerintah) dan legislative (badan

         perwakilan rakyat) ini mengingatkan kita pada ajaran dari Montesquie yang dikenal dengan

         ajaranTrias Politika.

          Menurut ajaran Trias Politika, kekeuasaan negra dibagi menjadi tiga kekuasaan yang satu

          sama lainnya terpisah dengan tegas. Ketika kekuasaan tersebut ialah sebagai berikut:

          Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat Undang-Undang.

          Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan Undang- Undang.

          Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuassan untuk mengadili.

          Dalam system pemisahan kekuasaan, badan eksekutif atau pemerintah terdiri dari presiden

          sebagai kepala pemarintahan dan dibantu oleh para menteri-menteri.

          Sebagai salah satu sistem dalam demokrasi, sistem pemisahan kekuasaan juga memiliki

          kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya, ada kestabilan pemerintah karena mereka tidak

          dapat dijatuhkan dan dibubarkan oleh badan perwakilan rakyat (parlemen) sehingga

          pemerintah dapat melaksanakan program-programnya dengan baik, sedangkan

          Kelemahannya, dapat mendorong timbulnya pemusatan kekuasaan di tangan presiden serta

          lemahnnya pengawasan dari rakyat.

    3.   Demokrasi dengan sistem referendum

          Dalam sistem refendum (pengawasa langsung oeh rakyat) ini badan tugas legilatif (badan

          perwakilan rakyat) selalu berada dalam pengawasan rakyat. Dalam hal inipengawasannya

          dilaksanakan dalam bentuk refendum, yaitu pemungutan suara langsung oleh rakyat tanpa

          melalui badan legilatif. Sistem ini di bagi dalam dua kelompok, yaitu referendum obligatoire

          dan referendum fakultatif, Referendum obligatoire (refendum yang wajib. 

          Referendum obligatoire adalah referendum yang menentukan berlakunya  suatu undang

          undang atau suatu peraturan. Artinya, suatu undang-undang baru dapat berlaku apabila

          mendapat persetujuan rakyat melalui referendum atau pemungutan suara langsung oleh rakyat

          tanpa melalui badan perwakilan rakyat.

          Referendum fakultatif (referendum yang tidak wajib). 

          Referendum fakultatif adalah refendum yang menentukan apakah suatu undang-undang yang

          sedang berlaku dapat terus dipergunakan atau tidak, atau perlu ada tidaknya perubahan

          perubahan.

          Demokrasi dengan sistem pengawasan oleh rakyat ini berlaku dalam sistem pemerintahan

          negara Swiss. Seperti kedua sistem sebelumnya , sistem referendum pun memiliki kelebihan

          dan kelemahan.

          Kelebihannnya, rakyat dilibatkan penuh dalam pembuatan undang-undang.

          Kelemahannya, tidak semua rakyat memiliki pengetahuan yang cukup terhadap undang

          undang yang baik dan pembuatan undang-undang menjadi lebih lambat.